JAKARTA – Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian serius di lingkungan DPR RI. Sejumlah anggota DPR dari lintas fraksi dikabarkan ingin membawa persoalan tersebut ke forum resmi parlemen, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan pandangan terkait persoalan Wakil Presiden.
Hal tersebut disampaikan Dasco saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Dasco, pembahasan mengenai persoalan Gibran sejauh ini masih berlangsung secara informal karena DPR masih berada dalam masa reses.
“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” ujar Dasco.
Ia menjelaskan, DPR baru akan memasuki masa persidangan pada Selasa (10/11/2026). Setelah masa sidang dibuka, berbagai aspirasi yang berkembang dapat diproses melalui mekanisme dan tata tertib parlemen.
DPR Masih Menunggu Putusan Lengkap MA
Dasco juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran.
Selain itu, pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama perwakilan fraksi untuk membahas langkah selanjutnya.
Karena itu, DPR belum dapat memastikan bentuk tindak lanjut yang akan ditempuh dalam menyikapi polemik tersebut.
Dasco menegaskan, seluruh aspirasi yang berkembang nantinya akan ditangani sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Wacana Hak Angket dan Pemakzulan Menguat
Di tengah polemik tersebut, wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Gibran juga mulai menjadi perbincangan di lingkungan parlemen.
Sejumlah pihak mendorong DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan putusan MA tersebut.
Meski demikian, hingga Senin (9/11/2026), DPR belum mengambil keputusan resmi mengenai pengajuan hak angket maupun proses pemakzulan terhadap Gibran.
Pembukaan masa persidangan pada Selasa besok diperkirakan menjadi momentum penting untuk melihat perkembangan pembahasan persoalan tersebut di parlemen.
Publik kini menantikan sikap resmi DPR dalam merespons berbagai aspirasi yang berkembang, sekaligus memastikan setiap proses berjalan berdasarkan konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
