Menteri Pertanian Amran Sulaiman (FOTO:iNews Media Group)
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memberikan peringatan keras kepada para pedagang dan pelaku usaha beras agar tidak menjual komoditas tersebut di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Amran menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang sengaja melanggar ketentuan harga maupun melakukan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Bahkan, pedagang yang terbukti melanggar aturan terancam sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana.
Peringatan tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Ia meminta pedagang yang masih menjual beras di atas HET agar segera menyesuaikan harga sesuai ketentuan pemerintah.
“Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah, jangan bapak seenaknya,” tegas Amran.
Menurut Amran, kebijakan HET diberlakukan untuk melindungi konsumen agar tetap mendapatkan beras dengan harga yang wajar dan terjangkau. Sementara itu, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditujukan untuk menjaga kesejahteraan petani.
Karena itu, pemerintah meminta seluruh pelaku usaha mematuhi kedua kebijakan tersebut agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat maupun petani.
Pelanggar Terancam Sanksi Pidana
Tidak hanya memberikan teguran, pemerintah juga menyiapkan langkah penindakan terhadap pedagang yang tetap membandel menjual beras di atas ketentuan HET.
Sanksi yang dapat dikenakan meliputi pencabutan izin usaha, pidana penjara maksimal tujuh tahun, hingga denda mencapai Rp1,5 miliar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Amran menegaskan bahwa beras merupakan komoditas pangan strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, praktik perdagangan yang dapat merugikan konsumen tidak boleh dibiarkan.
Ia juga mengingatkan para pengusaha, baik skala besar maupun menengah, agar tidak mempermainkan harga dan tata niaga pangan demi keuntungan pribadi.
Pemerintah Perketat Pengawasan Tata Niaga Beras
Langkah tegas pemerintah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan beras nasional.
Selain persoalan harga, pemerintah juga menyoroti berbagai dugaan penyimpangan dalam tata niaga beras, termasuk praktik pengoplosan dan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pemerintah menilai pengawasan perlu diperkuat mulai dari proses produksi, distribusi hingga penjualan di tingkat pedagang.
Penegakan aturan diharapkan mampu menciptakan perdagangan beras yang sehat, menjaga stabilitas harga, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen dan petani.
Dengan adanya peringatan tersebut, seluruh pedagang dan pelaku usaha pangan diharapkan segera mematuhi ketentuan pemerintah serta tidak melakukan praktik perdagangan yang bertentangan dengan regulasi.
Pemerintah menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan komoditas pangan strategis nasional.
