Ikolom.Makassar – Organisasi Kepemudaan Laskar Arung Palakka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (25/8/2025).
Aksi ini digelar untuk mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia menuntaskan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Bone pada masa pemerintahan tahun 2024.
Massa aksi membentangkan spanduk besar di pagar Kejati Sulsel bertuliskan: “Desak Jaksa Agung Republik Indonesia Mengusut Secara Tuntas Kasus Korupsi Dana Pokir Anggota DPRD Kabupaten Bone.”
Situasi sempat memanas ketika pengunjuk rasa membakar ban bekas, menutup akses jalan, dan menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi. Massa juga melakukan pelemparan air mineral dan bebatuan kecil ke arah gedung, serta beberapa kali berusaha mendobrak pintu gerbang Kejati Sulsel.
Massa aksi melakukan orasi secara bergantian dan sambil menunggu pihak Kejati menemuinya.
“Usut pokir senilai Rp300 miliar di Kabupaten Bone. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Kejati Sulsel mempertegas penanganan tindak pidana korupsi di Bone,” tegas orator diatas mobil komando.
“Kami hanya mau tahu siapa-siapa saja yang diperiksa,” lanjut orator lainnya dari atas mobil komando.
Dalam aksinya, Laskar Arung Palakka menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
1. Meminta Kepala Kejati Sulsel memeriksa eks Pj Bupati Bone periode 2023–2024.
2. Mendesak Aspidsus memeriksa eks Sekda Bone 2023–2024.
3. Memeriksa seluruh pimpinan DPRD dan anggota Badan Anggaran DPRD Bone periode 2023–2024 yang dianggap bertanggung jawab atas defisit Rp300 miliar Pemkab Bone.
4. Segera melakukan ekspose kasus untuk dinaikkan ke tahap penyidikan.
5. Menjemput paksa pihak-pihak yang tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Sulsel.
6. Menahan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi APBD 2024 yang dinilai telah merugikan rakyat Bone.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga Sore hari.
Editor: Muliadi