IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Partai Golkar di Sulawesi Selatan hingga kini belum menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI, meski penundaan pelaksanaannya telah memasuki bulan ketujuh. Situasi ini memunculkan beragam spekulasi, termasuk dugaan bahwa penundaan tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang dirancang oleh pengurus pusat.
Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Syaiful, menilai molornya agenda Musda bukan semata persoalan teknis organisasi di tingkat daerah, melainkan langkah yang disengaja untuk menata ulang dinamika internal partai pasca-pergantian kepemimpinan nasional.
“Musda Golkar Sulsel yang molor bukan sekadar jeda waktu untuk merajut kedamaian internal, melainkan sebuah arsitektur politik yang sengaja didesain. Ini adalah proses kalkulasi matang dari pusat untuk mendisiplinkan dinamika politik lokal Sulsel agar senada dengan orkestrasi politik nasional di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia,” kata Dr. M. Syaiful dalam keterangannya.
Menurutnya, penundaan tersebut mengindikasikan adanya upaya penyelarasan vertikal antara pengurus pusat dan daerah. Hal ini terlihat dari langkah Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M. Said, yang telah merampungkan konsolidasi di tiga daerah pemilihan dan disebut akan melaporkan peta kekuatan politik di Sulsel ke Jakarta.
Dr. M. Syaiful menjelaskan, dari perspektif manajemen organisasi, masa penundaan ini memberi ruang bagi berbagai faksi di internal Golkar Sulsel untuk meredam ego sektoral serta membuka komunikasi yang lebih konstruktif antarfigur potensial.
“Tanpa jadwal yang terburu-buru, para figur di daerah memiliki waktu lebih untuk membangun komunikasi yang produktif. Ini meminimalisir gesekan terbuka yang destruktif dan memberi ruang bagi DPP untuk mengonstruksikan figur kepemimpinan kompromi yang kuat di Sulsel sekaligus loyal terhadap visi pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, target Musda secara aklamasi di 38 provinsi yang dicanangkan DPP Golkar merupakan bagian dari upaya memperkuat soliditas kepemimpinan nasional. Sulawesi Selatan, sebagai salah satu basis suara utama Golkar di kawasan timur Indonesia, dinilai memegang peran penting dalam skenario tersebut.
Menurut Dr. M. Syaiful, skema aklamasi melalui penundaan yang terukur menjadi proses penyelarasan politik antara DPD II di kabupaten/kota dengan keputusan pusat. Ketua definitif yang terpilih nantinya disebut akan memiliki legitimasi ganda, yakni diterima oleh struktur daerah sekaligus mendapat restu penuh dari DPP.
Selama masa transisi ini, keberadaan pelaksana tugas dinilai berfungsi menjaga stabilitas organisasi. Struktur partai di 24 kabupaten/kota diarahkan tetap fokus pada agenda elektoral tanpa terjebak dalam kontestasi internal, terutama setelah mundurnya Taufan Pawe dari bursa pencalonan ketua.
“Dengan desain seperti ini, saat ketua definitif terpilih nanti, seluruh infrastruktur partai di Sulsel sudah siap bergerak mengamankan arah politik nasional dan peta koalisi besar menuju Pemilu 2029,” kata Dr. M. Syaiful.
Ia menilai, ketepatan momentum penetapan ketua definitif pasca-konsolidasi nasional akan menjadi modal penting bagi Golkar Sulsel untuk mempercepat kerja-kerja politik jangka panjang.
“Pengurus definitif yang lahir dari Musda XI nantinya akan langsung bekerja dengan blueprint yang jelas. Kejelasan garis kebijakan tunggal itu akan memperkuat kesiapan partai di Sulsel menuju Pemilu 2029,” tutupnya.