Korban Tewas Reruntuhan Mushala Ponpes Al Khoziny Bertambah Jadi 34 Orang, Evakuasi Masuki Hari Ketujuh

Ikolom.Sidoarjo – Jumlah korban jiwa akibat reruntuhan mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, terus bertambah. Hingga Minggu (5/10/2025) pukul 05.00 WIB, sebanyak 34 orang dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi reruntuhan Ponpes Al Khoziny telah memasuki hari ketujuh. Sebelumnya, pada hari keenam pencarian, tim gabungan berhasil mengevakuasi 12 korban, termasuk satu body part….

Read More

Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan Disorot, KMPI Minta Kejati Sulsel Periksa CV RK dan Dinas PUPR Sinjai

Ikolom.Makassar – Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan praktik korupsi dalam proyek belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas PUPR Kabupaten Sinjai yang diduga tidak sesuai ketentuan. Hal itu terungkap dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK menemukan adanya kejanggalan…

Read More

Dekan Fakuktas Perikanan dan Ilmu Kelautan UMI Resmi Membuka Kegiatan Sekolah Maritim 2025, Kolaborasi Bersama HMI KOMPIK UMI, HIMITEKINDO, dan BEM FPIK UMI

Ikolom.Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Perikanan dan Ilmu Kelautan UMI (HMI KOMPIK UMI), Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO Wil. VII) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan UMI (BEM FPIK UMI) Resmi Menggelar Kegiatan Sekolah Maritim di Aula Asrama Putra Luwu Utara (3/10/2025). Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh…

Read More

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba

Ikolom.Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Legislator dari bidang energi dan sumber daya mineral itu mengingatkan bahwa seluruh peraturan pelaksana harus diterbitkan paling lambat enam bulan setelah UU…

Read More