Headlines

Mulai 2026, Masa Tunggu Haji Diseragamkan 26 Tahun di Seluruh Provinsi

Ikolom.Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan baru terkait masa tunggu jemaah haji yang akan diberlakukan mulai tahun 2026. Dalam kebijakan tersebut, masa tunggu diberlakukan sama rata di seluruh provinsi, yakni selama 26 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa kebijakan ini membawa perubahan besar dibanding sistem pembagian kuota haji tahun 2025….

Read More

Pemerintah Siapkan Perpres Ojek Online untuk Lindungi dan Sejahterakan Pengemudi

Ikolom.Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mengenai ojek online (ojol). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa aturan tersebut akan mencakup ketentuan terkait penetapan tarif, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi ojol. “Semua pihak sedang dikomunikasikan. Ya, terutama soal perlindungan untuk teman-teman ojol,” kata Prasetyo kepada…

Read More

Sinyal Pemulihan Ekonomi Makin Kuat, Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Naik Tajam

Ikolom.Jakarta – Indikasi pemulihan ekonomi nasional semakin nyata, seiring meningkatnya sentimen positif masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan data terbaru yang menunjukkan lonjakan signifikan dalam Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP), indikator penting yang dihimpun oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Purbaya, meningkatnya kepercayaan konsumen berhubungan erat dengan membaiknya daya…

Read More

MPR Terbuka Bahas Amandemen UUD 1945, Ahmad Muzani Tekankan Proses Tak Boleh Tergesa-gesa

Ikolom.News – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa peluang untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 tetap terbuka, meskipun prosesnya tidak akan berjalan mudah. Menurut Muzani, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selalu menerima berbagai masukan, pandangan, maupun kritik dari masyarakat, termasuk terkait wacana perubahan UUD 1945. “Kami tidak menutup diri terhadap…

Read More