Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, posisi defisit APBN tersebut masih terkendali dan sesuai dengan perencanaan pemerintah untuk pelaksanaan anggaran selama 10 bulan pertama tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan pemaparan Kemenkeu, pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun atau meningkat 15,6 persen secara tahunan.
Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan menyumbang Rp2.064 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun atau tumbuh 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Suahasil menjelaskan, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 masih mencatatkan surplus sebesar Rp114,8 triliun.
Pemerintah juga menegaskan akan terus menjaga defisit APBN agar tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Memasuki November dan Desember 2026, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mempercepat realisasi belanja prioritas.
Kementerian Keuangan meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah berharap kondisi fiskal nasional tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun dinamika politik dalam negeri.
