IKOLOM.NEWS, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah usulan strategis dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026).
Dalam forum tersebut, perwakilan petani menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kebutuhan infrastruktur pertanian, kesejahteraan petani, hingga kekhawatiran alih fungsi lahan.
Menanggapi hal itu, Munafri menegaskan komitmen Pemkot Makassar melindungi lahan pertanian melalui penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Insya Allah bulan depan RDTR Kota Makassar selesai. Seluruh lahan pertanian yang ada sekarang tidak boleh sama sekali dikonversi menjadi lahan ekonomi,” tegasnya.
Munafri menjelaskan luas lahan pertanian di Makassar saat ini kurang dari 1.500 hektare. Karena itu, ia mengusulkan dukungan teknologi pertanian modern berupa greenhouse berbasis Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan produktivitas di wilayah perkotaan.
“Karena kami tidak memiliki banyak lahan pertanian, maka dibutuhkan teknologi pertanian yang maksimal,” tuturnya.
“Greenhouse berbasis IoT menjadi solusi yang tepat karena tidak terlalu terpengaruh kondisi cuaca dan dapat berjalan berdampingan dengan pertanian konvensional,” lanjutnya.
Selain itu, Munafri mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan dan cold storage untuk menjaga pasokan pangan serta mengurangi risiko kerusakan komoditas.
“Kota seperti Makassar membutuhkan storage yang memadai dan cool storage untuk komoditas yang mudah rusak. Ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong penanaman kembali pohon sagu di bantaran sungai sebagai sumber pangan alternatif sekaligus upaya menjaga lingkungan.
“Kami mendorong penanaman kembali pohon sagu di bantaran sungai. Selain menjaga kawasan sungai, sagu juga dapat menjadi salah satu sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Untuk menjamin pasokan pangan, Pemkot Makassar juga akan memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah penyangga produksi pangan.
“Dengan begitu, ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dapat lebih terkontrol,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan penyusunan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan ketahanan pangan masa depan, termasuk perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, dan penyusutan lahan pertanian.
“Kami ingin memastikan kebijakan nasional yang akan disusun mampu mencerminkan kebutuhan serta realitas daerah, khususnya terkait sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” ujar Ahmad Yohan.