IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Posisi politik PDI Perjuangan (PDI-P) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah partai politik mempertanyakan sikap partai berlambang banteng tersebut terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Melangsir sumber dari Kompas.com, perdebatan mencuat menyusul rumor keterlibatan kader PDI-P, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P menentukan sikap secara tegas apabila memilih berada di luar pemerintahan.
“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Jazilul mengatakan pemerintah bersama partai-partai pendukung Presiden Prabowo tengah berupaya menjalankan berbagai program yang telah direncanakan. Menurutnya, seluruh elemen politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar program pemerintah dapat berjalan sesuai target.
“Kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu,” jelas Jazilul.
Ia menilai hingga kini posisi politik PDI-P belum terlihat tegas dan mempertanyakan konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan partai tersebut. Meski demikian, Jazilul menegaskan tidak ingin mencampuri urusan internal PDI-P, termasuk penjelasan mengenai kehadiran Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi yang disebut tidak mewakili sikap resmi partai.
Senada dengan PKB, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji menyatakan PDI-P memang tidak berada dalam pemerintahan, namun pelaksanaan fungsi penyeimbang merupakan persoalan lain.
“Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Meski demikian, Sarmuji menegaskan pihaknya tetap menghormati sikap politik PDI-P dan menilai tidak ada lagi yang perlu dijelaskan terkait konsep penyeimbang tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai keputusan PDI-P berada di luar pemerintahan justru memperkuat demokrasi karena menghadirkan kekuatan penyeimbang di DPR.
“PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDI-P mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah,” ujar Viva dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Menurut Viva, secara objektif PDI-P memang tidak berada dalam barisan partai pendukung pemerintah karena tidak memiliki kader di Kabinet Merah Putih. Karena itu, apabila PDI-P mengambil posisi kritis terhadap pemerintah, hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar.
“Jika PDI-P bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai ‘partai oposisi’, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan,” ungkap Viva.
Ia juga menilai tidak ada yang perlu dipersoalkan apabila kader PDI-P ikut menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
“PAN menilai bahwa situasi politik parlementarian juga berjalan kondusif sesuai fungsinya. Tentu hal itu akan menciptakan pemerintahan yang efektif, DPR yang menjalankan fungsi pengawasan, serta kaum netizen, media, dan civil society yang melakukan fungsi kontrol organik dan mandiri,” imbuhnya.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan posisi politik partainya sudah sangat jelas sebagai kekuatan penyeimbang dan tidak ada sikap “abu-abu”.
“Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi,” ujar Ganjar kepada, Jumat (19/6/2026) dikutip dari Kompas.com.
“Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu,” lanjut dia.
Ganjar menilai sikap politik tidak semestinya diukur dari kedekatan dengan kekuasaan ataupun keterlibatan dalam pemerintahan.
“Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi/jabatan bukan oleh substansi kebijakan,” jelas Ganjar.
Ia menegaskan fungsi parlemen bukan semata menjadi pendukung atau penentang pemerintah, melainkan mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan aspirasi masyarakat tetap diperhatikan.
“Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca,” tegas Ganjar.
Ganjar juga membantah anggapan bahwa sikap politik PDI-P saat ini berbeda dibandingkan ketika partainya berada di luar pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, sejak saat itu hingga pemerintahan Presiden Prabowo, posisi PDI-P tetap sama, yakni tidak bergabung dalam kabinet dan mengedepankan kepentingan rakyat.
“Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah,” pungkas dia.