IKOLOM.NEWS, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Dinas Sosial Kota Makassar ditunjuk sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project Piloting Digital Bansos Kementerian Sosial RI.
Program ini bertujuan membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data melalui aplikasi Perlinsos.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan penunjukan tersebut menjadi bukti kesiapan Makassar dalam mengimplementasikan digitalisasi penyaluran bansos.
“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos,” katanya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Masri, melalui aplikasi Perlinsos, proses penentuan penerima bantuan tidak lagi mengandalkan verifikasi manual, melainkan berdasarkan pengolahan data berbagai indikator sosial dan ekonomi masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat,” ujarnya.
“Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak,” tuturnya.
“Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi,” sambung Masri.
Ia menjelaskan, aplikasi Perlinsos menggunakan berbagai indikator kesejahteraan, seperti kondisi rumah, daya listrik, hingga variabel sosial ekonomi lainnya sehingga penyaluran bantuan diharapkan lebih objektif dan tepat sasaran.
“Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator. Seluruh data akan dihitung secara otomatis sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkot Makassar menargetkan sekitar 6.000 agen digital yang berasal dari kalangan ASN. Hingga kini, lebih dari 5.000 agen telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Target kita sekitar 6.000 agen. Saat ini sudah lebih dari 5.000 yang memiliki IKD,” terangnya.
“Nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau mendapatkan pendampingan dari agen yang telah disiapkan,” lanjutanya.
Tahap awal uji coba telah dilakukan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen digital.
“Tahap pertama sudah kami laksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kaluku Bodoa dengan melibatkan sekitar 80 agen dan didampingi langsung oleh Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan program tersebut menjadi momentum untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang lebih modern dan berbasis data.
“Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat Makassar masuk lokasi pilot project (proyek percontohan) Piloting Digital Bansos oleh Kementerian Sosial RI. Menjadi momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data,” ujarnya.
Ia berharap digitalisasi bantuan sosial mampu meningkatkan ketepatan sasaran serta memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
“Sekaligus memastikan setiap warga yang memenuhi kriteria memperoleh haknya berdasarkan data yang valid dan terintegrasi,” harap Andi Bukti. (*)