Ikolom.Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, memberikan suap kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok. Dugaan ini berkaitan dengan upaya mempercepat proses eksekusi lahan sengketa seluas sekitar 6.500 meter persegi di wilayah Kecamatan Tapos, Depok. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu…
Ikolom.Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merevisi ketentuan pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Regulasi anyar ini ditandatangani Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 14 Januari 2026. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugas…
Ikolom.Jakarta – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti kasus dugaan suap pengurangan pajak yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkara ini melibatkan pegawai KPP Madya Jakarta Utara serta jajaran petinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Menurut Huda, terbongkarnya dugaan suap pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)…
Ikolom.Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan bahwa lembaga antikorupsi tersebut sengaja menunda penetapan tersangka terhadap pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. KPK menegaskan seluruh tahapan penyidikan berjalan semata-mata berdasarkan kecukupan alat bukti. “Tidak ada. Semua proses penyidikan berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik,” ujar Juru Bicara…