67.185 Warga Binaan Tak Punya NIK, KSP Soroti Lemahnya Koordinasi Antarinstansi

Foto : Pelaksana tugas (Plt) Deputi I KSP Heru kreshna Reza dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

JAKARTA, IKOLOM.NEWS – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyoroti persoalan serius dalam tata kelola administrasi kependudukan di lembaga pemasyarakatan. Sebanyak 67.185 tahanan dan warga binaan di Indonesia tercatat belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena ketiadaan identitas kependudukan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak dasar warga binaan, terutama akses pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Pelaksana Tugas Deputi I KSP, Heru Kreshna Reza, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sistem database pemasyarakatan per 4 November 2026, terdapat 67.185 tahanan dan warga binaan yang belum memiliki NIK.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun atau FGD bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Heru menyebut persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Hak Kesehatan Terancam

Persoalan ketiadaan NIK bukan sekadar masalah administrasi. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga binaan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

KSP menemukan kasus seorang warga binaan perempuan di Medan, Sumatera Utara, yang harus menjalani operasi medis, tetapi tidak dapat menggunakan jaminan kesehatan karena tidak memiliki NIK.

Akibatnya, biaya pengobatan harus dibebankan kepada anggaran lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan administrasi kependudukan dapat berujung pada terhambatnya pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum maupun masa pidana.

DPR Dorong Pembenahan Sistem Data Nasional

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai persoalan tersebut menunjukkan belum optimalnya integrasi sistem tata kelola dan Satu Data Indonesia antarinstansi.

Menurutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut sendirian karena kewenangan administrasi kependudukan berada pada instansi lain.

Rieke mendorong adanya regulasi yang mengatur sistem tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan secara terintegrasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperjelas pembagian tanggung jawab antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi yang memiliki kewenangan administrasi kependudukan.

Ujian Tata Kelola Pemerintahan

Persoalan 67.185 warga binaan tanpa NIK menjadi salah satu ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Di tengah dorongan digitalisasi birokrasi dan integrasi data nasional, pemerintah masih menghadapi persoalan mendasar mengenai identitas warga negara.

Pemerintah perlu memastikan bahwa status seseorang sebagai tahanan atau warga binaan tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Penyelesaian masalah ini membutuhkan kerja sama lintas kementerian, terutama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga penyelenggara jaminan kesehatan.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi dan sistem administrasi, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan akses terhadap hak dasarnya.

Redaksi: IKOLOM.NEWS – Membaca Zaman, Menyentuh Masa Depan

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *