Pensiunan ASN Mengabdi Puluhan Tahun, Mengapa Tunjangan Berasnya Tertinggal dari Harga Pasar?

Oleh: Suherman
Pemerhati Kebijakkan Publik

Ada kegelisahan yang patut didengar pemerintah. Para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengeluhkan tunjangan beras yang hingga kini masih dihitung sebesar Rp7.242 per kilogram.

Angka itu bukan sekadar soal nominal. Di baliknya ada persoalan daya beli dan penghargaan kepada orang-orang yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara.

Berdasarkan ketentuan yang dipublikasikan Badan Kepegawaian Negara (BKN), nilai tunjangan beras dalam bentuk uang adalah Rp7.242 per kilogram, dengan indeks 10 kilogram per orang setiap bulan.

Sementara itu, data Badan Pangan Nasional per 2 November 2026 menunjukkan rata-rata harga beras premium nasional mencapai Rp16.218 per kilogram dan beras medium Rp13.686 per kilogram.

Artinya, jika dibandingkan dengan beras premium, ada selisih Rp8.976 per kilogram. Bahkan jika dibandingkan dengan beras medium, selisihnya masih Rp6.444 per kilogram. Dengan kata lain, tunjangan itu hanya mampu menutupi sekitar 44,7 persen harga beras premium di pasaran.

Kesenjangan ini cukup besar. Nilai tunjangan yang diterima sudah tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok saat ini.

Para pensiunan tentu bukan sedang meminta kekayaan atau kemewahan. Mereka hanya berharap hak yang diterima tetap memiliki nilai yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagian dari mereka telah mengabdi selama 30, 35, bahkan 40 tahun. Mereka bekerja dalam berbagai kondisi, melayani masyarakat, menjalankan tugas negara, dan memberikan kontribusi sesuai kemampuan serta tanggung jawabnya.

Ketika masa pengabdian berakhir, bukan berarti kebutuhan hidup ikut berhenti. Beras tetap harus dibeli, listrik tetap harus dibayar, obat-obatan tetap dibutuhkan, dan kebutuhan rumah tangga terus berjalan.

Jangan sampai setelah puluhan tahun mengabdi, mereka justru harus menghadapi persoalan daya beli yang semakin berat pada masa pensiun.

Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan saling melempar tanggung jawab. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tunjangan pensiun, khususnya komponen tunjangan pangan yang nilainya sudah tertinggal dari perkembangan harga pasar.

Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BKN, serta PT Taspen perlu dilibatkan sesuai tugas dan kewenangannya. DPR RI juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan untuk mendorong agar kesejahteraan pensiunan mendapat perhatian serius.

Pada akhirnya, penyesuaian kebijakan harus diputuskan melalui mekanisme pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pertanyaannya sederhana: jika harga beras terus berubah, mengapa nilai tunjangan beras tidak dievaluasi secara berkala?

Pemerintah tidak seharusnya hanya melihat persoalan ini dari sisi kemampuan anggaran, tetapi juga dari sisi keadilan dan penghargaan terhadap pengabdian.

Pensiunan ASN bukan sekadar angka dalam daftar pembayaran negara. Mereka adalah bagian dari sejarah perjalanan birokrasi dan pelayanan publik Indonesia.

Menghargai pengabdian tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih ketika seseorang memasuki masa pensiun. Penghargaan itu seharusnya tercermin dalam kebijakan kesejahteraan yang layak.

Jangan biarkan mereka yang dahulu mengabdikan hidupnya untuk negara, justru harus menghitung ulang kemampuan membeli beras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Negara memang tidak berkewajiban menjadikan semua pensiunan hidup mewah. Namun negara patut memastikan hak-hak mereka tidak kehilangan nilai akibat kebijakan yang tertinggal dari perkembangan zaman.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *