Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sumber foto: Okezone dan dokumentasi kegiatan pemerintah
JAKARTA – Nama selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengannya.
Temuan tersebut dipublikasikan ICW pada Senin (9/11/2026). Berdasarkan penelusuran data pengadaan pemerintah melalui portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Delapan Paket Pengadaan Capai Rp14,69 Miliar
ICW mencatat lima paket pengadaan berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Kemendikbudristek pada 2024.
Rinciannya meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, Instagram Story sebesar Rp575,65 juta, kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2,52 miliar, serta penayangan konten TikTok sebesar Rp144,42 juta.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
Masing-masing meliputi pengadaan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar pada 2025, pengadaan influencer engagement untuk pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar pada 2025, serta jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, sebesar Rp3,6 miliar pada 2026.
Dengan demikian, total pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar.
ICW Pertanyakan Konsistensi Efisiensi Anggaran
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Pasalnya, pemerintah sebelumnya menggaungkan penghematan belanja negara melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan target efisiensi mencapai Rp306,69 triliun.
Menurut ICW, belanja jasa influencer bernilai miliaran rupiah perlu dijelaskan urgensi, manfaat, serta indikator keberhasilannya kepada masyarakat.
ICW juga mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak ketiga, sementara masing-masing instansi telah memiliki perangkat kehumasan dan saluran komunikasi publik sendiri.
Soroti Potensi Konflik Kepentingan
Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW adalah keterkaitan kepemilikan perusahaan penerima kontrak dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun ICW, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW turut menyoroti posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden yang dilantik pada 22 Oktober 2024.
Menurut ICW, hubungan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka guna memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran negara.
ICW juga menyoroti spesifikasi sejumlah paket pengadaan yang secara langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti proses pengadaan.
ICW Minta Pengadaan Diaudit
Atas temuan tersebut, ICW mendorong keterbukaan dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta lembaga pengawasan terkait melakukan evaluasi terhadap kewajaran harga dan manfaat pengadaan jasa influencer yang menggunakan anggaran negara.
Selain itu, Raffi Ahmad diminta memberikan penjelasan mengenai keterkaitan kepemilikan perusahaan dengan pengadaan pemerintah serta langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Raffi Ahmad maupun pihak PT Rans Animasi Indonesia terkait temuan tersebut dalam laporan yang menjadi rujukan pemberitaan.
Temuan ICW ini kembali membuka perdebatan mengenai transparansi belanja publikasi pemerintah, penggunaan jasa influencer, serta pentingnya pengawasan terhadap setiap rupiah uang negara.
