Ikolom.Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Legislator dari bidang energi dan sumber daya mineral itu mengingatkan bahwa seluruh peraturan pelaksana harus diterbitkan paling lambat enam bulan setelah UU…
Ikolom.Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini resmi berganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Perubahan ini ditetapkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi Undang-Undang BUMN dalam rapat paripurna pada Kamis (2/10/2025). Ada beberapa perbedaan Kementerian BUMN dan…
Ikolom.News – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan latar belakang usulan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Benny K. Harman, terkait urgensi perubahan aturan tersebut. Dalam rapat pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/9/2025), Benny menyoroti bahwa setiap usulan…
Ikolom.Jakarta – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal pelaksanaan ibadah haji agar terbebas dari praktik penyelewengan. “Kami ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan, seperti amanat dari presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan…