Dugaan Pita Cukai Rokok Kabul Digunakan Ulang, IMM Desak Bea Cukai Investigasi

Da’i Bahtiar, Ketua Umum PC IMM Kota Mataram, menyampaikan sorotan terhadap dugaan penggunaan ulang pita cukai rokok Kabul di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. (Foto: Dokumentasi PC IMM Kota Mataram)

MATARAM, IKOLOM.NEWS – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Mataram mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan praktik pengumpulan dan penggunaan ulang pita cukai rokok merek Kabul di wilayah Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Umum PC IMM Kota Mataram, Da’i Bahtiar, menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah informasi dari masyarakat mengenai dugaan praktik tersebut yang disebut-sebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.

Informasi yang diterima IMM menyebutkan adanya dugaan pengumpulan pita cukai bekas dari konsumen rokok Kabul untuk kemudian ditukarkan dengan produk rokok baru.

Menurut keterangan yang disampaikan kepada IMM, konsumen diduga diminta menyimpan pita cukai dari bungkus rokok yang telah dibeli. Setelah terkumpul sebanyak 15 lembar, pita tersebut disebut dapat ditukarkan dengan satu bungkus rokok Kabul melalui toko atau kios tertentu.

IMM juga memperoleh informasi mengenai dugaan pengiriman pita cukai bekas dari kantor cabang yang disebut berkaitan dengan CV Raka Dimas Santoso di Kota Bima menuju perusahaan di Lombok Timur.

Dalam informasi tersebut, pita cukai diduga diproses kembali sebelum digunakan pada kemasan rokok. Namun, seluruh rangkaian informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan aparat berwenang.

IMM Minta Bea Cukai Turun Tangan

Da’i Bahtiar menilai informasi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan cukai dan potensi kerugian penerimaan negara.

“Jika benar terdapat praktik penggunaan ulang pita cukai yang berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, aparat dan instansi terkait harus segera melakukan penelusuran secara menyeluruh. Jangan sampai dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dibiarkan tanpa kejelasan,” tegas Bahtiar.

Ia mempertanyakan bagaimana dugaan praktik tersebut dapat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan apakah sistem pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai telah berjalan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, pita cukai bukan sekadar tanda administratif, melainkan instrumen penting dalam pengawasan barang kena cukai sekaligus bagian dari penerimaan negara.

Minta Pemeriksaan Menyeluruh

PC IMM Kota Mataram mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya unit yang memiliki kewenangan di wilayah NTB, untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen pemesanan dan penggunaan pita cukai, proses produksi, distribusi rokok, serta dugaan aktivitas pengumpulan pita cukai di wilayah Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

IMM juga meminta aparat menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut apabila ditemukan bukti awal yang mendukung laporan.

Bahtiar menyatakan pihaknya siap memberikan dokumen, foto, dan video yang diklaim berkaitan dengan dugaan aktivitas pengumpulan pita cukai tersebut kepada instansi berwenang.

“Kami meminta Bea Cukai tidak hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi juga memastikan setiap informasi dan bukti yang diberikan masyarakat ditindaklanjuti secara serius. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Perusahaan Diminta Berikan Klarifikasi

Di sisi lain, PC IMM Kota Mataram menegaskan bahwa pihak perusahaan yang disebut dalam informasi tersebut harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.

Menurut Bahtiar, keterbukaan dari seluruh pihak diperlukan agar persoalan ini dapat diperiksa secara objektif dan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar pembuktian.

“Jika tidak benar, silakan dibuktikan melalui klarifikasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi dari proses hukum,” katanya.

IMM menegaskan bahwa langkah yang mereka lakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam mengawal kepentingan publik, khususnya terkait penerimaan negara dan penegakan hukum.

Bahtiar menyatakan PC IMM Kota Mataram akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga ada kejelasan dari instansi yang berwenang.

“Negara harus hadir untuk memastikan aturan ditegakkan tanpa pandang bulu. Publik membutuhkan kepastian, transparansi, dan penegakan hukum yang adil,” tutupnya.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *