Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto : Farhan/Andri
JAKARTA, IKΟLOM.NEWS – Setelah menunggu hampir 18 tahun, perjuangan menghadirkan regulasi khusus perampasan aset hasil tindak pidana memasuki babak penting.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan yang selama ini menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyetujui agar rancangan regulasi tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan akhir.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut penyelesaian RUU tersebut sebagai penantian panjang masyarakat.
Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang lebih kuat bagi negara untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum.
Bukan Sekadar Menghukum Pelaku
Selama ini, pemberantasan korupsi kerap menghadapi tantangan dalam mengembalikan kerugian negara. Penindakan terhadap pelaku tidak selalu berjalan seiring dengan pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana.
Karena itu, kehadiran regulasi perampasan aset menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian akibat kejahatan.
Namun, kewenangan perampasan aset harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Ujian bagi Komitmen Pemberantasan Korupsi
Pengesahan regulasi ini bukan akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Tantangan sesungguhnya justru berada pada implementasi setelah undang-undang berlaku.
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Di sisi lain, masyarakat juga menantikan bukti konkret bahwa aset hasil korupsi dapat dipulihkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat.
Publik kini menaruh harapan besar terhadap DPR dan pemerintah. Setelah 18 tahun menunggu, regulasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai produk legislasi, tetapi menjadi instrumen nyata untuk memperkuat keadilan dan memberantas korupsi di Indonesia.
ikolom.news – Membaca Zaman, Menyentuh Masa Depan.
![]()
