Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas perkembangan ekonomi nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mengkaji langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas perkembangan ekonomi nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut digelar untuk membahas kondisi ekonomi makro sekaligus merumuskan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat perekonomian Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,47 persen, sementara inflasi berada di kisaran 3,3 persen.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar 146 miliar dolar AS atau dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 5,3 bulan.
Indeks keyakinan konsumen juga berada di atas level 118, sedangkan Purchasing Managers’ Index (PMI) tercatat pada angka 54.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut memberikan perhatian terhadap pengendalian inflasi pangan bergejolak atau volatile food.
Pemerintah diminta menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terkendali, tanpa mengurangi kesempatan petani mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas pertanian.
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden juga meminta kementerian dan lembaga terkait menyusun kajian mengenai peluang penghematan BBM dan listrik.
Tidak hanya sektor energi, Prabowo juga mendorong percepatan sejumlah program untuk memperkuat pasokan kebutuhan dalam negeri.
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain penyediaan pakan ternak, pengoperasian pabrik feedmeal oleh BUMN, serta pengembangan peternakan ayam.
Presiden meminta agar program-program tersebut dapat dipercepat sehingga mampu mendukung ketersediaan pasokan pangan nasional.
Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan efisiensi energi, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Meski demikian, pemerintah masih perlu melakukan kajian lebih lanjut sebelum menetapkan kebijakan teknis terkait efisiensi penggunaan BBM dan listrik.
