Ikolom.news

Membaca Zaman Menyentuh Masa Depan

Ikolom.news

Membaca Zaman Menyentuh Masa Depan

Headlines

Menegur di Ruang Publik, Mengurangi Martabat Komunikasi Pemerintahan

Dukung Tumbuh Kembang Anak, TP PKK Kota Makassar Gelar Edukasi ASI Eksklusif

Anggota DPR RI Dukung Program Pemilahan Sampah Makassar Menuju Ekonomi Sirkular

KPK

Kejagung Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah

Pratama R03 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL — Penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, memasuki babak baru. Setelah dilimpahkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung), institusi tersebut menyiapkan tim penyidik khusus untuk menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat tingginya….

Read More

Usai Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayana Langsung Ditahan Kejagung

Pratama R01 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Penahanan dilakukan setelah Dadan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain Dadan, Kejagung juga menahan dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya terlihat…

Read More

KPK Duga PT Karabha Digdaya Suap Hakim PN Depok Demi Percepatan Eksekusi Lahan Sengketa

Mule02 mins

Ikolom.Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, memberikan suap kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok. Dugaan ini berkaitan dengan upaya mempercepat proses eksekusi lahan sengketa seluas sekitar 6.500 meter persegi di wilayah Kecamatan Tapos, Depok. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu…

Read More

KPK Naikkan Batas Nilai Gratifikasi, Hadiah Pernikahan hingga Rekan Kerja Disesuaikan

Mule02 mins

Ikolom.Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merevisi ketentuan pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Regulasi anyar ini ditandatangani Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 14 Januari 2026. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugas…

Read More