Pemkot Makassar Archives

Pemkot Makassar Siapkan Skema PJLP untuk Selamatkan 3.000 Honorer yang Tak Terdata

Pratama RMei 21, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan skema alternatif untuk menyelamatkan lebih dari 3.000 tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam sistem kepegawaian resmi maupun seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagai solusi, Pemkot mempertimbangkan penggunaan mekanisme Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) guna menghindari kekhawatiran gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan honorer. Kepala…

Wali Kota Makassar Soroti Proyek Mangkrak, Minta Gapeksindo Dukung Pembangunan Berkualitas

Pratama RMei 21, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya mengakhiri praktik pembangunan mangkrak dan proyek-proyek yang tertunda di Kota Makassar. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Makassar periode 2025–2030 di Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Senin (19/5/2025) sore. Dalam sambutannya, Munafri meminta Gapeksindo yang baru…

Isu PHK 3.000 Honorer di Makassar Mengemuka, Wali Kota: Ini Bukan PHK, Tapi Penegakan Aturan

Pratama RMei 19, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Polemik ini mencuat setelah gaji para honorer tersebut disetop mulai Mei 2025. “Mulai Mei sudah disetop gajinya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar,…

Ketua Fraksi Gerindra Soroti Rencana PHK Massal Pemkot Makassar: Tidak Sejalan Kebijakan Pemerintah Pusat

Pratama RMei 16, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menyoroti rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah mendorong agar tidak terjadi PHK di tengah masyarakat. Menurut Kasrudi,…