IKOLOM.NEWS, INTERNASIONAL— Presiden Amerika Serikat dilaporkan meninggalkan sesi wawancara sebelum selesai dan menginjak mikrofon kerah (clip-on) miliknya saat rekaman program Meet the Press produksi NBC.
Peristiwa tersebut terjadi dalam wawancara yang berlangsung di sebuah pertanian di Wisconsin dan dikutip CNBC pada Minggu (7/6/2026).
Trump disebut keluar dari wawancara setelah mendapat sejumlah pertanyaan terkait dana “persenjataan” (weaponization fund) yang menuai kontroversi, termasuk permintaan bukti atas klaim berulang mengenai kecurangan pemilihan presiden di Amerika Serikat.
Wawancara yang dipandu jurnalis NBC, , juga membahas sejumlah isu lain, seperti konflik Iran dan potensi kenaikan suku bunga.
Dana “persenjataan” tersebut bernilai 1,776 miliar dollar AS atau sekitar Rp32,28 triliun. Program itu menjadi sorotan karena dirancang untuk memberikan kompensasi finansial kepada para perusuh yang telah divonis bersalah atas serangan terhadap aparat kepolisian dalam peristiwa 6 Januari 2021 di Gedung Capitol.
Saat itu, ribuan pendukung Trump menyerbu Capitol untuk menggagalkan pengesahan kemenangan dalam pemilihan presiden AS.
Meski Pelaksana Tugas Jaksa Agung, , menyatakan dana tersebut telah dihentikan secara permanen karena berbagai hambatan, Trump menegaskan keinginannya agar program tetap dijalankan.
“Kalau itu terserah saya, saya akan membayar mereka uang yang pantas mereka terima,” ujar Trump saat mengomentari dana tersebut.
“Orang-orang sudah hancur. Kehidupan hancur. Banyak yang bunuh diri, bayangkan saja,” lanjutnya, tanpa menyertakan bukti pendukung atas klaim dampak tersebut.
Dana itu berawal dari penyelesaian di luar pengadilan antara Trump dan badan pajak AS, (IRS). Trump sebelumnya menggugat IRS sebesar 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp181,74 triliun terkait kebocoran informasi pajaknya pada 2019 dan 2020.
Sebagai bagian dari kesepakatan, dibentuk dana “persenjataan” yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang mengaku menjadi korban “perang hukum”.
Kesepakatan tersebut juga memberikan perlindungan permanen kepada Trump, anggota keluarganya, dan entitas bisnis terkait dari audit pajak maupun tindakan penegakan hukum atas pengembalian pajak yang diajukan sebelum penyelesaian perkara.
Namun, keberadaan dana itu memicu penolakan di Capitol Hill, termasuk dari sejumlah anggota Partai Republik. Regulasi yang menjadi dasar pembentukan dana tersebut akhirnya diblokir oleh pengadilan pada bulan lalu.