IKOLOM.NEWS, SULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi dan Diskusi terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Selasa (25/3/2025).
BACA JUGA:
Babak Baru Kasus Pagar Laut Tangerang: Kejagung Kembalikan Berkas ke Bareskrim
Pertemuan yang dilaksanakan secara virtual ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam rakor ini, termasuk Inspektur Provinsi Sulsel Marwan Mansyur, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Setiawan Aswad, Kepala Biro PBJ Sulsel A. Kasman, serta Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel Astina Abbas.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, menekankan pentingnya sinergi antara KPK dan Pemprov Sulsel dalam mencegah tindak pidana korupsi, terutama dalam hal tata kelola keuangan daerah dan proses pengadaan barang dan jasa.
Inspektur Sulsel, Marwan Mansyur, menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam aspek perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa guna mencegah potensi penyimpangan,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, Plt. Kepala BKAD Sulsel, Setiawan Aswad, memaparkan kondisi APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2025, sementara Kepala Biro PBJ Sulsel, A. Kasman, menjelaskan status penyelesaian pengadaan barang dan jasa strategis tahun 2024 serta rencana pengadaan tahun 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas, sesuai dengan visi kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.