IKOLOM.NEWS, INTERNASIONAL – Upaya negosiasi untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah kembali menghadapi tantangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan memperketat sejumlah persyaratan dalam proposal perdamaian yang diajukan kepada Iran.
Laporan yang dikutip dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa Washington telah mengirimkan kerangka kerja baru kepada Teheran untuk dipertimbangkan. Perubahan tersebut disebut mencakup penguatan sejumlah poin yang dianggap penting oleh pemerintahan Trump.
Menurut laporan The New York Times, perubahan dalam proposal itu dilakukan dengan memperketat syarat-syarat kesepakatan. Namun hingga kini belum ada rincian resmi mengenai perubahan yang dimaksud.
Sementara itu, situs berita Axios melaporkan bahwa Trump ingin memperkuat beberapa ketentuan dalam kesepakatan, termasuk terkait penanganan material nuklir milik Iran.
Langkah tersebut berpotensi memperpanjang proses negosiasi yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Perundingan itu bertujuan mengakhiri konflik yang pecah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Seorang sumber dari Amerika Serikat menyebut proposal tersebut sebenarnya telah menunggu persetujuan Trump. Namun, presiden AS itu belum mengambil keputusan setelah mengikuti pertemuan di Ruang Situasi Gedung Putih pada Jumat.
Dalam berbagai kesempatan, Trump menegaskan bahwa prioritas utama dalam kesepakatan dengan Iran adalah memastikan negara tersebut tidak pernah mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, ia juga menuntut dibukanya kembali Selat Hormuz yang saat ini diblokade dan menjadi jalur penting bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Iran Tak Mau Berkompromi
Di tengah upaya diplomatik yang masih berlangsung, Iran menegaskan tidak akan menerima kesepakatan apa pun yang dinilai merugikan kepentingan rakyatnya.
Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin hak-hak rakyat Iran.
“Kami tidak akan menyetujui perjanjian apa pun sampai kami yakin bahwa hak-hak rakyat Iran telah ditegakkan,” kata Ghalibaf, dalam siaran video di televisi pemerintah.
Ghalibaf juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mempercayai komitmen yang disampaikan oleh Amerika Serikat.
“tidak mempercayai kata-kata musuh maupun janji-janjinya.”
Pernyataan tersebut muncul ketika Iran dan Amerika Serikat terus saling bertukar proposal mengenai kerangka kerja perdamaian untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 28 Februari dan berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.
Pada Sabtu, The New York Times dan Axios melaporkan bahwa Trump telah mengirimkan kembali kerangka kerja baru kepada Iran dengan persyaratan yang disebut lebih keras dibanding proposal sebelumnya. Namun rincian mengenai perubahan tersebut masih belum diungkapkan kepada publik.
Bagi Iran, pencabutan sanksi ekonomi serta pelepasan aset-aset negara yang selama ini dibekukan di bank-bank luar negeri menjadi salah satu syarat utama yang harus dijamin dalam setiap kesepakatan dengan Amerika Serikat.
Hingga kini, kedua negara masih melanjutkan proses negosiasi di tengah tingginya ketidakpercayaan dan perbedaan kepentingan yang belum menemukan titik temu.