IKOLOM.NEWS, MAKASSAR — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Arya Duta, Medan, Kamis (2/7/2026).
Forum bertema Digital Insights, Better Governance tersebut menjadi ajang bagi Pemerintah Kota Makassar memperkenalkan inovasi digital melalui aplikasi Lontara+ sebagai upaya memperkuat layanan publik, komunikasi pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Dalam pemaparannya di hadapan para kepala Dinas Kominfo dari berbagai kota di Indonesia, Muhammad Roem menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar kini memandang media sosial tidak lagi sekadar sebagai kanal komunikasi satu arah, melainkan sebagai instrumen penting untuk membaca dinamika masyarakat secara cepat.
“Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi potensi persoalan sejak dini sehingga berbagai isu dapat direspons sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi publik yang lebih besar.
Roem juga menyoroti pentingnya membangun hubungan yang baik dengan akun-akun informasi lokal atau infocity yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Ia menilai akun-akun tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas penyebaran informasi.
“Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Makassar membangun pola komunikasi yang lebih kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan ekosistem digital lokal. Media sosial dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai fasilitas publik, layanan kota, hingga berbagai program prioritas pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Roem juga memaparkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang kini telah memiliki sekitar 78 ribu pengguna aktif. Jumlah tersebut merupakan bagian dari roadmap transformasi digital Pemkot Makassar yang menargetkan 500 ribu pengguna hingga 2029.
Ia menegaskan, Lontara+ tidak hanya menjadi aplikasi layanan publik, tetapi juga berperan sebagai sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan digital.
“Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital,” pungkasnya.
Roem menjelaskan, salah satu implementasi penting dalam Lontara+ adalah integrasi layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang kini telah berjalan penuh melalui aplikasi tersebut. Inovasi itu bahkan menjadi salah satu proyek percontohan Kementerian PAN-RB dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun ini.
Ia menambahkan, seluruh integrasi data digital, mulai dari layanan publik hingga dinamika media sosial, bermuara pada dashboard Wali Kota Makassar. Dashboard tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Menurutnya, ekosistem digital yang dibangun Pemkot Makassar juga membantu meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik melalui komunikasi yang lebih terbuka dan berbasis kepercayaan.
“Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Melalui partisipasi dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.
Forum tersebut juga menjadi wadah berbagi praktik baik antar pemerintah kota di Indonesia dalam memperkuat ketahanan informasi, meningkatkan kapasitas komunikasi pemerintahan, serta mendorong pelayanan publik yang lebih responsif di era digital. (*)